Subsidi Tepat Sasaran Jadi Sorotan, Masyarakat Harap Pendataan Lebih Akurat
Masyarakat menyoroti kebijakan subsidi tepat sasaran dan berharap pendataan penerima bantuan diperbarui secara lebih akurat. Pemerintah memakai DTSEN sebagai basis data terpadu untuk memperkuat penyaluran subsidi dan bantuan sosial.
Isu subsidi tepat sasaran kembali menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah memperkuat pendataan penerima subsidi agar bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Harapan ini muncul karena subsidi menyangkut kebutuhan dasar, seperti energi, listrik, dan bantuan sosial.
Pemerintah telah menyiapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis data terpadu. Portal resmi DTSEN menjelaskan bahwa data ini dirancang sebagai basis data tunggal yang terintegrasi, akurat, dan termutakhirkan untuk mendukung perencanaan program, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan pemerintah. DTSEN juga disebut berfungsi untuk memastikan bantuan sosial dan program kesejahteraan lebih tepat sasaran hingga tingkat individu dan keluarga.
Sorotan publik terhadap subsidi juga berkaitan dengan besarnya anggaran yang dikelola negara. Kementerian ESDM mencatat, alokasi BBM bersubsidi tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter. Rinciannya terdiri atas minyak tanah 0,52 juta kiloliter dan solar 18,89 juta kiloliter. Pemerintah juga mengalokasikan LPG 3 kilogram sebesar 8,2 juta metrik ton.
Kementerian ESDM turut menyebut subsidi listrik tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp90,22 triliun. Jumlah penerima subsidi listrik diperkirakan meningkat dari 40,89 juta pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan pada 2025. Karena itu, perbaikan data penerima menjadi penting agar anggaran negara tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
Badan Pusat Statistik menyatakan DTSEN disusun melalui pemadupadanan DTKS, P3KE, Regsosek, data Dukcapil, dan beberapa sumber data lain. Pemutakhiran data ini dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data pusat. Pemerintah daerah, aparat desa, dan petugas lapangan perlu memperbarui data secara rutin. Mekanisme pengaduan juga perlu mudah diakses agar warga yang layak tetapi belum terdata dapat mengajukan perbaikan.
Subsidi tepat sasaran tidak cukup hanya berbasis anggaran. Kebijakan ini membutuhkan data yang valid, verifikasi lapangan yang konsisten, dan pengawasan terbuka. Dengan pendataan yang lebih akurat, subsidi dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang lebih adil dan efektif.